Bintan, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu — Proses penjaringan Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN SAR Kepri) periode 2026–2030 terus berlanjut melalui salah satu tahapan penting, yakni penyerahan berkas administrasi hasil verifikasi oleh Panitia Penjaringan kepada Ketua STAIN SAR Kepri.

Bintan, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu — Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (HMPS KPI) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Upgrading Kepengurusan Tahun 2026 pada Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran Divisi HMPS KPI dengan Aktif Berorganisasi dan Tetap Fokus Akademik” dan bertempat di Gedung  SBSN Perkuliahan Terpadu STAIN Kepri.

Bintan, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu — Dalam rangka memperkuat kapasitas kepemimpinan mahasiswa serta meneguhkan nilai-nilai tradisi organisasi berbasis keilmuan, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (HMPS IAT) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Upgrading Kepengurusan HMPS IAT Tahun 2026, Kamis (5/2/2026), bertempat di Kampus STAIN SAR Kepri, Gedung Internasional 1.

Jakarta, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu - Auditor Tim Kerja Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Arina Heni Setyowati, menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Masyarakat (SIMDUMAS), mulai dari penerimaan pengaduan hingga tindak lanjut di tingkat satuan kerja (satker).

Bintan, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu — Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN SAR Kepri) kembali meneguhkan komitmennya dengan menjadi tuan rumah kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk Tahun Anggaran 2026.