Kepala USGAK STAIN Kepri Hadiri FGD Inklusi Sosial: Dorong Terwujudnya Masyarakat Adil dan Setara

Tanjungpinang, Kampus Bersendikan Wahyu Berteraskan Ilmu – Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembangunan Inklusi Sosial digelar di Hotel CK Tanjungpinang pada Kamis, 10 Oktober 2024, dengan tujuan merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, Kepala Unit Studi Gender, Anak dan Keluarga (USGAK) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Dr. Muhammad Lazim, Lc., MA., perwakilan dari Rumah Moderasi Beragama, serta beberapa perwakilan organisasi masyarakat (Ormas) di Tanjungpinang.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas pentingnya pengelolaan kehidupan inklusif sebagai salah satu kunci dalam mencapai pembangunan yang adil, setara, dan dinamis. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menekankan bahwa data terkait kelompok rentan, seperti perempuan, single parents, minoritas agama, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, perlu dikumpulkan secara sistematis. Data tersebut akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029.

"Kita perlu memastikan bahwa semua kelompok rentan mendapat perhatian dalam pembangunan, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas," ujar Halili.

Sementara itu, Kepala USGAK STAIN SAR Kepri, Dr. Muhammad Lazim, Lc., MA., menyampaikan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), ketahanan keluarga, upaya meminimalisir stigma negatif terhadap single parents, serta masalah stunting dan tumbuh kembang anak.

Diskusi ini juga diisi dengan paparan dari perwakilan ormas dan kelompok rentan yang membagikan data serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Mereka berharap bahwa hasil dari FGD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif, khususnya terkait RPJMN dan RPJMD 2025-2029.

”Harapan besar dari kegiatan ini adalah agar pemerintah memperhatikan dan mengakomodir data serta masukan yang telah diekspos dalam FGD ini, sehingga pembangunan ke depan dapat benar-benar menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tutup Dr. Lazim. (lazim/luluk)